MAKALAH ILMU SOSIAL DASAR
“MEMBERANTAS KEMISKINAN DENGAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS”
Disusun Oleh :
NAMA : MUHAMMAD HARI MARDIANSYAH
NPM : 34410712
KELAS : 2 ID 05
UNIVERSITAS GUNADARMA
BEKASI
2011
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. bahwa penulis telah menyelesaikan makalah dengan tema “Kemiskinan” dan diberi judul “Pemberantasan Kemiskinan Melalui Millenium Development Goals” dengan tepat waktu dan sebaik-baiknya.
Dalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan dan bimbingan orang tua, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi.
Semoga materi dalam makalah ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai, Amiin.
Bekasi, Oktober 2011
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kita pasti sudah mengetahui bahwa selama bertahun-tahun ini, isu kemiskinan menjadi perhatian serius dan fokus bagi pemerintah. Kemiskinan dianalisis dari berbagai sudut pandang dan pendekatan guna mendapatkan pemahaman yang utuh. Kemiskinan bukan gejala sederhana, tidak hanya terkait ekonomi semata, tetapi saling terkait dengan masalah lain yang amat kompleks.
Selain itu, angka kemiskinan yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun sepertinya belum pernah berkurang begitu banyak. Malah belakangan ini angka tersebut semakin besar karena begitu dasyatnya pengaruh krisis moneter yang berimbas pada krisis ekonomi. Laju inflasi yang semakin besar dan tidak sesaat menjadi pelengkap keterpurukan warga masyarakat.
Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang 2005 – 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain semisal Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun. Bahkan India mencatat hasil minus atau terjadi penambahan penduduk miskin. Walaupun secara umum, angka kemiskinan Indonesia sejak 1998 – 2011 terus menurun, namun hal ini belum cukup dapat dibuktikan karena pada kenyataanya masih banyak desa tertinggal, dan kemiskinan juga masih terlihat jelas.
Pada sisi lain Indonesia dapat dikatakan sebagai negara terkaya karena sumber daya alamnya yang berlimpah ruah, namun hal ini tergeser oleh sifat asumtif masyarakat Indonesia, yang menjadikan masyarakat Indonesia mayoritas sebagai konsumen. Hal ini disebabkan karena ketidakpiawaian masyarakat Indonesia mengolah sumber daya alamnya. Ini dapat dilihat bahwa Indonesia nyatanya tidak masuk ke dalah urutan 10 negara termiskin di dunia. Kawasan paling miskin di dunia terbanyak terjadi di Benua Afrika, benua yang kerap mengalami bencana kelaparan, serta sering menghadapi konflik berkepanjangan, baik berupa pemberontakan dan perang saudara.
Sebuah studi dari World Institute di United Nations University melaporkan timpangnya kondisi Afrika dibandingkan belahan bumi lainnya. Sebanyak 1 persen orang terkaya dunia menguasai 40 persen aset global, bahkan 10 persen orang terkaya dunia menguasai 85 persen aset dunia.
Sebaliknya, Bank Dunia mencatat pada 2008 sebanyak 1,4 miliar orang hidup dengan 1,25 dolar AS per hari. Itu mencakup hampir 15 persen dari populasi dunia atau hampir 1 miliar orang. Meski begitu, sejak 2001 sebanyak 192 negara anggota PBB mulai mengikuti program Millennium Development Goal dengan tujuan memberantas kemiskinan ekstrem dan kelaparan.
Menempati posisi nomor satu paling miskin di dunia, produk domestik bruto (PDB) per kapita penduduk Kongo sebesar 342 dolar AS atau Rp 3 juta per tahun. Tingkat PDB Kongo sebesar 10,7 miliar dolar AS pada 2008 dengan mengandalkan perekonomian pada sektor pertanian, seperti kopi produk kayu, serta sumber alam seperti permata, emas dan minyak. Terletak di Benua Afrika, Kongo memiliki wilayah 342 ribu kilometer persegi dengan jumlah penduduk hanya 3,7 juta jiwa. Jumlah penduduk hidup dalam kemiskinan sebanyak 74 persen dengan usia harapan hidup 55 tahun. Zimbabwe merupakan negara paling miskin kedua di dunia. Tingkat PDB per kapita penduduk Zimbabwe sebesar 365 dolar AS atau Rp 3,28 juta per tahun. Perekonomian negara di Benua Afrika ini mengandalkan pertanian seperti kapas, tembakau dan pertambangan seperti emas dan platinum, serta industri tekstil. Perekonomian Zimbabwe juga sering kacau balau. Bayangkan, Zimbabwe merupakan satu negara dengan catatan rekor inflasi tertinggi di dunia, bahkan pernah mencapai 11,2 juta persen pada Agustus 2008. Zimbabwe juga dikenal sebagai negara yang pernah mengeluarkan pecahan mata uang terbesar di dunia, yakni 100 miliar dolar Zimbabwe.
Burundi menempati urutan ketiga sebagai negara paling miskin di dunia yang berlokasi di Afrika. PDB per kapita warga Burundi sebesar 410 dolar AS atau Rp 3,69 juta per tahun. PDB negara ini hanya 1,1 miliar dolar AS pada 2008 dengan cadangan devisa cuma 322 juta dolar AS. Dengan total luas 27 ribu kilometer persegi, jumlah populasi Burundi mencapai 8,1 juta jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 93,4 persen penduduk hidup dalam kondisi miskin. Usia harapan hidup hanya 49 tahun.
Liberia menempati posisi keempat sebagai negara termiskin di dunia dengan PDB per kapita sebesar 434 dolar AS atau Rp 3,9 juta per tahun. Total PDB negara ini sebesar 870 juta dolar AS dan mengandalkan sebagian besar pendapatan pada sektor pertanian, seperti karet, kopi dan coklat. Meski luasnya 111 ribu kilometer persegi di Benua Afrika, jumlah penduduk Liberia cuma 4,13 juta jiwa. Sebagian besar atau 94,8 persen juga hidup dalam kemiskinan.
Eritria merupakan negara paling miskin kelima di dunia. Tingkat PDB per kapita sebesar 676 dolar AS atau Rp 6 juta per tahun. Perekonomian Eritria mengandalkan pada sektor pertanian, seperti tembakau, kapas, sorgum dan ternak, serta sektor industri seperti tekstil, semen dan pangan. Total PDB Eritria sebesar 1,6 miliar dolar AS pada 2008. Luas wilayah Eritria sebesar 117 kilometer persegi dengan jumlah penduduk hanya 4,9 juta jiwa.
Pada tahun 2007 pendapatan per kapita berada pada level 1.946 dollar AS dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 3.957 triliun. Tahun 2008, pendapatan per kapita meningkat menjadi 2.629 dollar AS dengan PDB mencapai Rp 4.954 triliun. Di tengah krisis keuangan yang menghantam dunia pada tahun 2009, pendapatan per kapita Indonesia mampu menembus level 2.590 dollar AS dengan PDB mencapai Rp 5.613 triliun. Tahun 2010, pendapatan per kapita Indonesia mencapai 3.000 dollar AS dengan PDB mencapai Rp 6.422 triliun. Walaupun dilihat dari data tersebut Indonesia termasuk negara yang dapat bertahan ditengah krisis ekonomi, namun pembangunan di Indonesia belum tercapai tarap maksimal. Maka dari itu bersama PBB Indonesia membentuk Millenium Development Goals (MDGs) yang targetnya akan diwujudkan pada tahun 2015.
Kesepakatan tentang tujuan pembangunan milenium (millenium development goals atau MDGs) yang ditandatangani oleh lebih dari 147 kepala negara dan secara aklamasi disetujui oleh 189 negara anggota Dewan Musyawarah PBB (UN General Assembly) merupakan komitmen setiap negara untuk mewujudkannya. Kesepakatan tersebut tertuang dalam delapan tujuan yang terkait dengan kemiskinan/kelaparan, pendidikan, kesetaraan gender, kesehatan, dan lingkungan hidup. Berbeda dengan banyak kesepakatan global lainnya, kesepakatan ini menelurkan suatu target kuantitatif yang diukur dengan banyak indikator yang dianggap relevan.
Jumlah indikator ini makin lama makin berkembang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan data. Dalam laporannya, ESCAP (Economic and Social Commission for Asia And The Pacific) dan UNDP (United Nations Development Program) tentang pencapaian MDGs di 36 negara Asia Pasifik telah menggunakan 48 indikator sebagai dasar perbandingan kemajuan negara-negara tersebut. Sementara itu The World Bank (2002) memasukkan 50 indikator yang diangkat dari World Development Indicators 2002 tentang pencapaian tujuan MDGs di enam kelompok negara di dunia. Tim yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2004), dalam laporan tentang pencapaian MDGs oleh Indonesia, membatasi tujuan pembangunan yang pokok saja sampai Tujuan 7. Keberhasilan ketujuh tujuan pembangunan milenium ini diukur dengan 52 indikator.
Tulisan ini melaporkan pencapaian MDGs yang pokok dari Tujuan 1 sampai 8 di beberapa wilayah, yaitu pada tingkat propinsi meliputi Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Barat, tingkat kabupaten meliputi Kabupaten Bantaeng, Takalar, Bone, Polmas (sebelum dipecah menjadi Polman dan Mamasa), dan Kabupaten Mamuju, serta tingkat nasional.
BAB II
MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)
2.1. Definisi Millenium Development Goals
Sasaran Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut.
Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.
2.2. Sasaran-Sasaran MDGs
Deklarasi Millennium PBB yang ditandatangani pada September 2000 menyetujui agar semua negara:
A. Memberantas kemiskinan dan kelaparan
a. Pendapatan populasi dunia sehari $1.
b. Menurunkan angka kemiskinan.
B. Mencapai pendidikan untuk semua
a. Setiap penduduk dunia mendapatkan pendidikan dasar.
b. Mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan
c. Target 2005 dan 2015: Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015
C. Menurunkan angka kematian anak
a. Target untuk 2015 adalah mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun.
D. Meningkatkan kesehatan ibu
a. Target untuk 2015 adalah Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan.
E. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya
a. Target untuk 2015 adalah menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya.
F. Memastikan kelestarian lingkungan hidup
a. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan.
b. Pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat.
c. Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh.
G. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
a. Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangungan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional.
b. Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk pembebasan-tarif dan -kuota untuk ekspor mereka; meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.
c. Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.
d. Menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang dengan masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang.
e. Mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda.
f. Dalam kerja sama dengan pihak "pharmaceutical", menyediakan akses obat penting yang terjangkau dalam negara berkembang
g. Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.
2.3. Sasaran Pembangunan Milenium Indonesia
Setiap negara yang berkomitmen dan menandatangani perjanjian diharapkan membuat laporan MDGs. Pemerintah Indonesia melaksanakannya dibawah koordinasi Bappenas dibantu dengan Kelompok Kerja PBB dan telah menyelesaikan laporan MDG pertamanya yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan rasa kepemilikan pemerintah Indonesia atas laporan tersebut. Laporan Sasaran Pembangunan Milenium ini menjabarkan upaya awal pemerintah untuk menginventarisasi situasi pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian sasaran MDGs, mengukur, dan menganalisa kemajuan seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan, sekaligus mengidenifikasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran-sasaran ini. Dengan tujuan utama mengurangi jumlah orang dengan pendapatan dibawah upah minimum regional antara tahun 1990 dan 2015, Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, pencapaiannya lintas provinsi tidak seimbang.
Kini MDGs telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalamai kendala, namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai sasaran-sasaran ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga donor. Pencapaian MDGs di Indonesia akan dijadikan dasar untuk perjanjian kerjasama dan implementasinya di masa depan. Hal ini termasuk kampanye untuk perjanjian tukar guling hutang untuk negara berkembang sejalan dengan Deklarasi Jakarta mengenai MDGs di daerah Asia dan Pasifik.
2.4. Kontroversi
Upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan Sasaran Pembangunan Milenium pada tahun 2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar. Program-program MDGs seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54 triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs.
Menurut Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Don K Marut Pemerintah Indonesia perlu menggalang solidaritas negara-negara Selatan untuk mendesak negara-negara Utara meningkatkan bantuan pembangunan bukan utang, tanpa syarat dan berkualitas minimal 0,7 persen dan menolak ODA (official development assistance) yang tidak bermanfaat untuk Indonesia. Menanggapi pendapat tentang kemungkinan Indonesia gagal mencapai tujuan MDGs apabila beban mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan pencapaian MDG di tahun 2015 serta beban pembayaran utang diambil dari APBN di tahun 2009-2015, Sekretaris Utama Menneg PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan berpendapat apabila bisa dibuktikan MDGs tidak tercapai di 2015, sebagian utang bisa dikonversi untuk bantu itu. Pada tahun 2010 hingga 2012 pemerintah dapat mengajukan renegosiasi utang. Beberapa negara maju telah berjanji dalam konsesus pembiayaan (monetary consensus) untuk memberikan bantuan. Hasil kesepakatan yang didapat adalah untuk negara maju menyisihkan sekitar 0,7 persen dari GDP mereka untuk membantu negara miskin atau negara yang pencapaiannya masih di bawah. Namun konsensus ini belum dipenuhi banyak negara, hanya sekitar 5-6 negara yang memenuhi sebagian besar ada di Skandinavia atau Belanda yang sudah sampai 0,7 persen.
2.5. Program Pencapaian MDGs melalui Good Governance
Meskipun secara keseluruhan Indonesia berada pada jalurnya dalam mencapai sebagian besar dari sasaran MDGs, kesenjangan antar daerah tetap lebar, khususnya di Indonesia bagian timur. Selain itu, kesadaran akan komitmen nasional terhadap MDGs masih rendah, bahkan di tingkat pemerintah daerah, khususnya daerah-daerah di luar Jakarta.
Suatu survei yang dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia mencatat hanya 1% dari masyarakat yang pernah mendengar tentang MDGs. Dengan sisa waktu kurang dari 1 dasawarsa sebelum tahun 2015 yang merupakan tenggat waktu pencapaian MDGs, diperlukan desakan lebih kuat untuk pemerintah menterjemahkan komitmennya menjadi aksi konkret di tingkat daerah.
Untuk mencapai tujuan bagi perubahan kebijakan dan aksi ditingkat lokal bagi pencapaian MDGs, strategi utama Duta Besar Khusus PBB untuk MDGs di Asia dan Pasifik melalui Kampanye Milenium Indonesia adalah mengkampanyekan tata pemerintahan yang baik (good governance) melalui penguatan para pemangku kepentingan (stakeholders), yakni meningkatkan kesadaran publik dan akses informasi tentang MDGs melalui penguatan kapasitas dan mobilisasi media massa; dan penguatan kapasitas masyarakat sipil untuk berperan serta dalam melakukan pemantauan dan melakukan advokasi kebijakan bagi kinerja pemerintah yang berkelanjutan dalam pencapaian MDGs.
Berdasarkan kemitraan dan kebutuhan yang ada untuk mencapai tujuan dimaksud diatas guna mendorong upaya-upaya nyata komitmen pencapaian sasaran dan indikator MDGs, maka dilakukan program Pencapaian MDGs melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik merupakan kerja sama antara Duta Besar MDGs untuk Asia-Pasifik melalui Partnership-UNDP dengan tiga jaringan masyarakat sipil yaitu KAPAL Perempuan, Association of Community Empowerment (ACE), dan Gerakan Pengawasan Pembangunan Berbasis Komunitas/Community Based Development Watch Network (JARI Indonesia). Program ini meliputi kegiatan Training Pengenalan dan Penerapan Kartu Penilaian untuk Monitoring Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), Focus-Group Discussion (FGD) Pengenalan dan Penerapan Kartu Penilaian untuk Monitoring Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), Dialog Publik untuk menyampaikan hasil FGD, dan Evaluasi Program di 10 (sepuluh) wilayah di Indonesia (Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Irjabar, dan Bali) yang pemilihannya berdasarkan konsultasi yang telah dilakukan dengan program-program serupa atau paralel yang dilakukan berbagai pihak termasuk Program TARGET dari MDG Supporting Unit UNDP, GAPPRI, INFID, JARI, YAPPIKA dan program-program serupa di propinsi lainnya sehingga keseluruhan wilayah Indonesia bisa dicakup dan upaya sinergis bisa dilakukan bersama. KAPAL Perempuan bertanggungjawab untuk melakukannya di 3 (tiga) propinsi yaitu di Bali, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Dalam persiapan dan pelaksanaannya di masing-masing wilayah tersebut, KAPAL Perempuan bekerja sama dengan jaringan lokal, yaitu Forum MDGs Sumatera Selatan, LBH Bali, dan Forum MDGs Kalimantan Tengah.
2.6. Tantangan MDGs
Tantangan utama dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai dimensi, yaitu:
A. Pertama, menjaga kegiatan ekonomi nasional yang pro rakyat agar dapat mendorong turunnya angka kemiskinan. Termasuk di dalamnya ialah menjaga kondisi ekonomi makro agar dapat mendorong kegiatan ekonomi riil yang berpihak pada penanggulangan kemiskinan. Upaya menjaga inflasi agar tidak menurunkan daya beli masyarakat miskin, termasuk menjaga harga kebutuhan pokok utama seperti beras, menjadi tantangan serius yang harus dihadapi.
B. Kedua, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi; termasuk keluarga berencana, serta akses terhadap infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih. Ini merupakan tantangan yang tidak ringan, mengingat secara geografis Indonesia merupakan negara yang sangat luas.
C. Ketiga, melibatkan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan kapasitasnya sendiri dalam menanggulangi kemiskinan. Pengalaman menunjukkan bahwa melibatkan serta meningkatkan kapasitas mereka sebagai penggerak dalam penanggulangan kemiskinan terbukti sangat efektif.
D. Keempat, belum berkembangnya sistem perlindungan sosial, baik yang berbentuk bantuan sosial bagi mereka yang rentan maupun sistem jaminan sosial berbasis asuransi terutama bagi masyarakat miskin.
E. Kelima, adanya kesenjangan yang mencolok antar berbagai daerah. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan yang sangat berbeda antardaerah satu dengan lainnya. Ditinjau dari proporsinya, tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi di luar Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi tingkat kemiskinan di Jawa. Selain itu kesenjangan dapat dilihat pula dari perbedaan angka indeks pembangunan manusia yang mencolok antardaerah, termasuk antar perkotaan dan perdesaan.
Dimensi permasalahan kemisikinan yang sangat luas seperti dijelaskan di atas mengharuskan adanya kebijakan menyeluruh serta terukur pencapaiannya. Mengatasi masalah kemiskinan pada akhirnya tidak hanya soal mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin, melainkan lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh, menyangkut multi-sektor, multi-pelaku, dan multi-waktu. Penanggulangan kemiskinan di Indonesi akan dititik beratkan pada upaya sebagai berikut:
a. Pertama, mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Dua aspek penting berkaitan dengan hal ini adalah menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong kegiatan ekonomi agar berpihak kepada penanggulangan kemiskinan. Langkah yang perlu diambil antara lain dengan menjaga tingkat inflasi, termasuk menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok seperti beras. Selain itu, diperlukan upaya untuk mendorong penciptaan kesempatan kerja dan berusaha yang lebih luas agar mampu menjangkau masyarakat miskin. Dalam hal ini, revitalisasi pertanian serta usaha mikro, kecil dan menengah tempat sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya perlu terus didorong dan dikembangkan.
b. Kedua, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan dan gizi termasuk pelayanan keluarga berencana, serta infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dilakukan melalui pemberian beasiswa. Sementara itu, akses terhadap pelayanan kesehatan dilakukan melalui perbaikan infrastruktur kesehatan dan pemberian pelayanan gratis bagi masyarakat miskin, termasuk pelayanan rumah sakit kelas tiga.
c. Ketiga, berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat miskin, Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini selain bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, juga ditujukan untuk dapat menciptakan kesempatan kerja sekaligus memenuhi kebutuhan infrastruktur di berbagai pelosok Indonesia. PNPM akan mencakup sekitar 2.700 kecamatan pada tahun 2007, 3.800 kecamatan pada tahun 2008, dan akhirnya 5.624 atau seluruh kecamatan di Indonesia pada tahun 2009. Masing-masing kecamatan akan memperoleh bantuan yang besarnya berkisar antara Rp 500 juta sampai Rp 1,5 miliar per tahun. Keempat, menyempurnakan serta memperluas cakupan perlindungan sosial, terutama bagi mereka yang rentan. Pemerintah —selain terus meningkatkan kemampuannya menjangkau bantuan sosial bagi mereka yang rentan seperti kaum cacat, lanjut usia, dan anak terlantar— juga meluncurkan Program Keluarga Harapan (PK H) sebagai bagian dari upaya membangun sistem perlindungan sosial. PK H merupakan program pemberian uang tunai bersyarat (conditional cash transfers) kepada rumah tangga sangat miskin (fakir miskin). Sebagai imbalannya, rumah tangga tersebut diwajibkan mengirim anaknya ke sekolah untuk memperoleh fasiilitas sesuai ketentuan yang digariskan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Atau, bagi rumah tangga miskin yang mempunyai anak di bawah usia sekolah dan/atau ibu yang sedang hamil, mereka diwajibkan mendatangi pusat pelayanan kesehatan untuk memperoleh fasilitas sesuai ketentuan yang telah digariskan oleh Departemen Kesehatan.
Selain bertujuan meringankan beban pengeluaran bagi rumah tangga sangat miskin, PKH dimaksudkan pula untuk memutus lingkaran setan kemiskinan antargenerasi. Dengan demikian generasi berikutnya diharapkan memperoleh pendidikan serta kesehatan yang lebih baik dan dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik pula. PKH dimulai pada pertengahan tahun 2007 dengan uji coba terhadap 500 ribu rumah tangga di 7 provinsi. Pada tahun 2008, target program ini akan ditingkatkan menjadi 1,5 juta rumah tangga miskin. PK H sangat sejalan dalam pencapaian tujuan MDGs berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, serta kesetaraan gender.
Kebijakan lain yang akan ditempuh adalah memperbaiki dan mempertajam pengeluaran Pemerintah agar lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Kondisi keuangan yang terbatas membutuhkan koordinasi yang lebih baik agar efektivitas dan jangkauan penanggulangan kemiskinan dapat ditingkatkan
BAB III
PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS DI INDONESIA
3.1. MDG 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN
Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, sebagaimana diukur oleh indikator USD 1,00 per kapita per hari, menjadi setengahnya. Kemajuan juga telah dicapai dalam upaya untuk lebih menurunkan lagi tingkat kemiskinan, sebagaimana diukur oleh garis kemiskinan nasional dari tingkat saat ini sebesar 13,33 persen (2010) menuju targetnya sebesar 8 - 10 persen pada tahun 2014. Prevalensi kekurangan gizi pada balita telah menurun dari 31 persen pada tahun 1989 menjadi 18,4 persen pada tahun 2007, sehingga Indonesia diperkirakan dapat mencapai target MDG sebesar 15,5 persen pada tahun 2015.
Prioritas kedepan untuk menurunkan kemiskinan dan kelaparan
adalah dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan infrastruktur pendukung, dan memperkuat sektor pertanian. Perha an khusus perlu diberikan pada:
adalah dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan infrastruktur pendukung, dan memperkuat sektor pertanian. Perha an khusus perlu diberikan pada:
A. Perluasan fasilitas kredit untuk usaha mikro,kecil, dan menengah (UMKM);
B. Pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan akses dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya;
C. Peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan sosial dan
D. Perbaikan penyediaan proteksi sosial bagi kelompok termiskin di antara yang mis
3.2. MDG 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA
Upaya Indonesia untuk mencapai target MDG tentang pendidikan dasar dan melek huruf sudah menuju pada pencapaian target 2015 (on-track). Bahkan Indonesia menetapkan pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menengah pertama sebagai sasaran pendidikan dasar universal. Pada tahun 2008/09 angka par sipasi kasar (APK) SD/MI termasuk Paket A telah mencapai 116,77 persen dan angka par sipasi murni (APM) sekitar 95,23 persen.Pada tingkat sekolah dasar (SD/MI) secara umum disparitas par sipasi pendidikan antarprovinsi semakin menyempit dengan APM di hampir semua provinsi telah mencapai lebih dari 90,0 persen. Tantangan utama dalam percepatan pencapaian sasaran MDG pendidikan adalahmeningkatkan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas di semua daerah. Berbagai kebijakan dan program pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut adalah:
A. Perluasan akses yang merata pada pendidikan dasar khususnya bagi masyarakat miskin;
B. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan;
C. Penguatan tatakelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan.
Kebijakan alokasi dana pemerintah bagi sektor pendidikan minimal sebesar 20 persen dari jumlah anggaran nasional akan diteruskan untuk mengakselerasi pencapaian pendidikan dasar universal pada tahun 2015.
Kebijakan alokasi dana pemerintah bagi sektor pendidikan minimal sebesar 20 persen dari jumlah anggaran nasional akan diteruskan untuk mengakselerasi pencapaian pendidikan dasar universal pada tahun 2015.
3.3. MDG3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di semuajenjang dan jenis pendidikan. Rasio angka par sipasi murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berturut-turut sebesar 99,73 dan 101,99 pada tahun 2009, dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun telah mencapai 99,85. Oleh sebab itu, Indonesia sudah secara efek f menuju (on-track) pencapaian kesetaraan gender yang terkait dengan pendidikan pada tahun 2015. Di bidang ketenagakerjaan, terlihat adanya peningkatan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian. Di samping itu, proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di DPR pada Pemilu terakhir juga mengalami peningkatan, menjadi 17,9 persen. Prioritas ke depan dalam mewujudkan kesetaraan gender melipu :
A. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;
B. Perlindungan perempuan terhadap berbagai ndak kekerasan; dan
C. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.
3.4. MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK
Angka kematian bayi di Indonesia menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 68 pada tahun 1991 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, sehingga target sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 diperkirakan dapat tercapai. Demikian pula dengan target kema an anak diperkirakan akan dapat tercapai. Namun demikian, masih terjadi disparitas regional pencapaian target, yang mencerminkan adanya perbedaan akses atas pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah miskin dan terpencil. Prioritas kedepan adalah memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil.
3.5. MDG 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU
Dari semua target MDGs, kinerja penurunan angka kematian ibu secara global masih rendah. Di Indonesia, angka kema an ibu melahirkan (MMR/Maternal Mortality Rate) menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Target pencapaian MDG pada tahun 2015 adalah sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga diperlukan
kerja keras untuk mencapai target tersebut. Walaupun pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terla h cukup tinggi, beberapa faktor seper risiko nggi pada saat kehamilan dan aborsi perlu mendapat perha an. Upaya menurunkan angka kema an ibu didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan unmet need yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Ke depan, upaya peningkatan kesehatan ibu diprioritaskan pada perluasan pelayanan kesehatan berkualitas, pelayanan obstetrik yang komprehensif, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat
kerja keras untuk mencapai target tersebut. Walaupun pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terla h cukup tinggi, beberapa faktor seper risiko nggi pada saat kehamilan dan aborsi perlu mendapat perha an. Upaya menurunkan angka kema an ibu didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan unmet need yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Ke depan, upaya peningkatan kesehatan ibu diprioritaskan pada perluasan pelayanan kesehatan berkualitas, pelayanan obstetrik yang komprehensif, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat
3.6. MDG 6: MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT
MENULAR LAINNYA
Tingkat prevalensi HIV/AIDS cenderung meningkat di Indonesia, terutama pada kelompok risiko nggi, yaitu pengguna narkoba sun k dan pekerja seks. Jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan di Indonesia meningkat dua kali lipat antara tahun 2004 dan 2005. Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk menurun dari 4,68 pada tahun 1990 menjadi 1,85 pada tahun 2009. Sementara itu, pengendalian penyakit Tuberkulosis yang melipu penemuan kasus dan pengobatan telah mencapai target. Pendekatan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini terutama diarahkan pada upaya pencegahan dan pengarusutamaan ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Selain itu, pengendalian penyakit harus melibatkan semua pemangku kepen ngan dan memperkuat kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
3.7. MDG 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Tingkat emisi gas rumah kaca di Indonesia cukup tinggi, walaupun upaya peningkatan luas hutan, pemberantasan pembalakan hutan, dan komitmen untuk melaksanakan kerangka kebijakan penurunan emisi karbon dioksida dalam 20 tahun kedepan telah dilakukan. Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak meningkat dari 37,73 persen pada tahun 1993 menjadi 47,71 persen pada tahun 2009. Sementara itu, proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat dari 24,81 persen (1993) menjadi 51,19 persen (2009). Upaya untuk mengakselerasi pencapaian target air minum dan sanitasi yang layak terus dilakukan melalui investasi penyediaan air minum dan sanitasi, terutama untuk melayani jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat. Untuk daerah perdesaan, penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat agar memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur dan pembangunan sarana. Di samping itu, perlu dilakukan upaya untuk memperjelas peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sistem air minum dan sanitasi yang layak. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan menurun dari 20,75 persen pada tahun 1993 menjadi 12,12 persen pada tahun 2009. Upaya untuk penurunan proporsi rumah tangga kumuh dilakukan melalui penanganan pemukiman kumuh.
3.8. MDG 8: MEMBANGUN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK
PEMBANGUNAN
Indonesia merupakan partisipan aktif dalam berbagai forum internasional dan mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan kemitraan yang bermanfaat dengan berbagai organisasi multi lateral, mitra bilateral dan sektor swasta untuk mencapai pola pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan ngkat kemiskinan (pro-poor). Indonesia telah mendapat manfaat dari mitra pembangunan internasional. Untuk meningkatkan efek fitas kerjasama dan pengelolaan bantuan pembangunan di Indonesia, Jakarta Commitment telah ditandatangani bersama 26 mitra pembangunan pada tahun 2009. Bersamaan dengan ini, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan pinjaman luar negeri pemerintah terhadap PDB. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya rasio pinjaman luar negeri pemerintah terhadap PDB dari 24,6 persen pada tahun 1996 menjadi 10,9 persen pada tahun 2009. Sementara itu, Debt Service Ra o Indonesia juga telah menurun dari 51 persen pada tahun 1996 menjadi 22 persen pada tahun 2009. Untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi, sektor swasta telah membuat investasi besar ke dalam teknologi informasi dan komunikasi, dan akses pada telepon genggam, jaringan PSTN, dan
komunikasi internet telah meningkat sangat pesat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2009, sekitar 82,41 persen dari penduduk Indonesia mempunyai akses pada telepon seluler.
komunikasi internet telah meningkat sangat pesat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2009, sekitar 82,41 persen dari penduduk Indonesia mempunyai akses pada telepon seluler.
BAB IV
KESIMPULAN
Perencanaan yang matang dari suatu organisasi sangatlah menetukan. Pembangunan yang berhasil dapat diukur dari keseimbangan antara pertumbuhan dan juga pemerataan. Pertumbuhan yang tinggi tidak menjamin pemerataan tinggi pula. Dalam hal ini, pemerintah melalui Bappenas seharusnya memegang peranan penting dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan.
Millenium development goals sejatinya hanyalah sebuah acuan untuk pembangunan di Indonesia. Pengentasan kemiskinan di Indonesia sangat bergantung pada adanya kesadaran masyarakatnya untuk mengembangkan diri sendiri. Sedangkan pemerintah hanyalah fasilitator, dan pembuka jalan keluar bagi kemiskinan di Indonesia. Walau begitu peran pemerintah juga sangat menentukan nasib bangsanya, pemerintah yang produktif serta tidak konsumtif dan berlandaskan kepada kepentingan rakyatnya dapat menjadi contoh yang besar bagi rakyat untuk mendukung upaya-upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Karena sumber daya yang melimpah bukanlah suatu indikator kayanya suatu bangsa, namun cara bangsa tersebut mengolah sumber dayanya hingga menjadi sebuah pendapatan negaralah yang menjadi indikator majunya sebuah bangsa.
DAFTAR PUSTAKA
Depkominfo, Peluang Indonesia Untuk Bangkit Melalui Implementasi
EGovernment, Laguboti, Toba, 2005
Haryo Suyono (2009), Memaknai Indikator MDGs , Pengentasan Kemiskinan
http://www.haryono.com/article/article/memaknai-indikator-mdgspengentasan-kemiskinan.html Mellinium Development Goals (MDGs)
http://www.undp.org/mdg/
Satriya, Eddy, Agenda Besar Menanti Depkominfo, Kompas, Jakarta, 14
Maret 2005.
Satriya, Eddy, Electronic GovernmentTIME ANNUAL, 2001, halaman 22,
BersamaMenuju Tercapainya MillenniumDevelopment Goals (MDGs) di
indonesia Sebelum Tagun 2015http://www.targetmdgs.org/index.php? option=com_content&task=view&id=25&Itemid=12
Sekretariat TKPKRI, 2007, Pencapaian MDGs Indonesia 2007,
http://tkpkri.org/lain%11lain/front-content/laporanpencapaiamdg%27s indonesia-2007-20071227264.html
Wikipedia, 2010, Tujuan Pembangunan Millennium,
