Banjir Lumpur Panas Sidoarjo atau lebih dikenal sebagai bencana Lumpur Lapindo, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006. Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta memengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur.

Lokasi pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas Inc sebagai operator blok Brantas. Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui.

Berdasarkan pengujian toksikologis di 3 laboratorium terakreditasi (Sucofindo, Corelab dan Bogorlab) diperoleh kesimpulan ternyata lumpur Sidoarjo tidak termasuk limbah B3 baik untuk bahan anorganik seperti Arsen, Barium, Boron, Timbal, Raksa, Sianida Bebas dan sebagainya, maupun untuk untuk bahan organik seperti Trichlorophenol, Chlordane, Chlorobenzene, Chloroform dan sebagainya. Hasil pengujian menunjukkan semua parameter bahan kimia itu berada di bawah baku mutu.

Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Sampai Mei 2009, PT Lapindo, melalui PT Minarak Lapindo Jaya telah mengeluarkan uang baik untuk mengganti tanah masyarakat maupun membuat tanggul sebesar Rp. 6 Triliun.

Dilakukan 3 skenario penghentian semburan lumpur, 3 skenario itu yaitu :

1.         menghentikan luapan lumpur dengan menggunakan snubbing unit pada sumur Banjar Panji-1.

2.         melakukan pengeboran miring (sidetracking) menghindari mata bor yang tertinggal tersebut. 

3.         pemadaman lumpur dilakukan dengan terlebih dulu membuat tiga sumur baru (relief well). Tiga lokasi tersebut antara lain: Pertama, sekitar 500 meter barat daya Sumur Banjar Panji-1. Kedua, sekitar 500 meter barat barat laut sumur Banjar Panji 1. Ketiga, sekitar utara timur laut dari Sumur Banjar Panji-1.

Namun ternyata ketiga skenario ini tidak dapat menghentikan semburan lumpur yang terjadi sehingga diambil solusi lain. Rapat Kabinet pada 27 September 2006 akhirnya memutuskan untuk membuang lumpur panas Sidoardjo langsung ke Kali Porong. Keputusan itu dilakukan karena terjadinya peningkatan volume semburan lumpur dari 50,000 meter kubik per hari menjadi 126,000 meter kubik per hari, untuk memberikan tambahan waktu untuk mengupayakan penghentian semburan lumpur tersebut dan sekaligus mempersiapkan alternatif penanganan yang lain, seperti pembentukan lahan basah (rawa) baru di kawasan pantai Kabupaten Sidoardjo.

Dalam kasus ini, Polda Jawa Timur telah menetapkan 13 tersangka yakni :

1.    Ir. EDI SUTRIONO selaku Drilling Manager PT. Energy Mega Persada, Tbk.

2.  Ir. NUR ROCHMAT SAWOLO, MESc selaku Vice President Drilling Share Services PT. Energy Mega Persada, Tbk.

3.    Ir. RAHENOD selaku Drilling Supervisor PT. Medici Citra Nusa.

4.    SLAMET BK selaku Drilling Supervisor PT. Medici Citra Nusa.

5.    SUBIE selaku Drilling Supervisor PT. Medici Citra Nusa.

6.    SLAMET RIYANTO selaku Project Manager PT. Medici Citra Nusa.

7.    YENNY NAWAWI, SE selaku Dirut PT. Medici Citra Nusa.

8.    SULAIMAN Bin H.M. ALI selaku Rig Superintendent PT. Tiga Musim Mas Jaya.

9.    SARDIANTO selaku Tool Pusher PT. Tiga Musim Mas Jaya.

10. LILIK MARSUDI selaku Driller PT. Tiga Musim Mas Jaya.

11. WILLEM HUNILA selaku Company Man Lapindo Brantas, Inc.

12. Ir. H. IMAM PRIA AGUSTINO selaku General Manager Lapindo Brantas, Inc.

13. Ir. ASWAN PINAYUNGAN SIREGAR selaku mantan General Manager Lapindo Brantas, Inc.

Namun perkara pidana tersebut dihentikan oleh penyidik Polda Jawa Timur dengan alasan bahwa dalam perkara perdatanya gugatan YLBHI dan Walhi kepada Lapindo dan pemerintah telah gagal. Selain itu, adanya perbedaan pendapat para ahli. Gerakan Menutup Lumpur Lapindo pernah mengajukan nama-nama ahli tambahan, para ahli terkemuka Indonesia dan luar negeri yang tergabung dalam Engineer Drilling Club (EDC) yang mendukung fakta kesalahan pemboran berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, tetapi ditolak oleh penyidik Polda Jawa Timur (tidak ditanggapi).

B.        Kasus Lumpur Lapindo dan kaitannya dengan etika engineering

Kasus lumpur lapindo adalah bencana nasional bahkan mungkin internasional. Kasus ini telah menggangu perekonomian negara ini. Banyak kerugian yang didapat baik dari masyarakat maupun pemerintah. Tidak heran kasus ini mendapat perhatian dunia. Berbagai spekulasi muncul menyatakan teori tentang asal muasal lumpur ini diantaranya :

1.     Menurut lapindo-brantas.co.id. Pasca penyidikan, para peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara kegiatan pengeboran dan semburan lumpur dan bahwa kegiatan pengeboran telah dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah dan prosedur operasional yang telah disepakati oleh rekan perusahaan. Para ahli geologi Lapindo Brantas Inc. meyakini bahwa semburan lumpur tersebut memiliki kaitan dengan kegiatan seismik akibat gempa yang terjadi dua hari sebelumnya, yang juga berkaitan dengan aktifnya kembali Gunung Semeru yang terletak 300 km dari episentrum gempa bumi di Yogyakarta.

2.    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah melakukan investigas lapangan menggunakan para ahli dari PT Exploration Think Tank Indonesia (ETTI) menjelaskan kronologi sebagai berikut: Pada tanggal 27 Mei 2006 atau hari ke-80 telah mencapai kedalaman 9.297 kaki. Pada kedalaman tersebut terjadi total loss circulation (hilangnya lumpur pemboran) dan kemudian LBI/PT. MCN (PT. MCN = PT. Medici Citra Nusa, pen) mencabut pipa bor. Pada saat mencabut pipa bor, terjadi kick dan pipa terjepit (stuckpipe) pada kedalaman 4.241 kaki. Pipa tidak dapat digerakkan ke atas dan ke bawah maupun berputar/berotasi.

Hal ini sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh Rudi Rubiandini, ahli geologi dan pemboran perminyakan dari ITB, ditugaskan pemerintah selaku Ketua Tim Investigasi Independen Semburan Lumpur Sidoarjo. Menurutnya, penyebab utama semburan lumpur ini ada dua secara teknis. Pertama, terjadinya kick yaitu luapan tekanan dari bawah yang tidak terkontrol. Kedua, tidak terpasangnya casing dari kedalaman 3.580 sampai 9.200, karena kedua penyebab ini terjadilah sebuah keretakan kemudian terjadi semburan.

2.    Saya akan mengundang para ahli di bidangnya untuk meneliti cara penanggulangan lumpur lapindo ini. Saya juga akan membeberkan fakta dan kronologi yang selengkapnya demi membantu proses penanggulangan bencana ini.

3.    Saya akan berusaha dengan maksimal untuk mengganti kerugian yang didapat oleh masyarakat. Saya akan berusaha mencari dana baik dari pemerintah maupun lapindo brantas sendiri.

Mungkin jika sekarang para engineer yang telah “matang” membaca tulisan ini, mereka hanya akan mencibir karena tidak yakin dengan apa yang bisa saya lakukan ke depannya. Dengan tekanan dari banyak pihak untuk tidak mengekspos sebenarnya, dengan banyaknya ancaman untuk mengalihkan fakta dan banyak tantangan lainnya. Saya yakin akan sangat susah untuk tetap lurus sesuai dengan etika engineering. Kebanyakan akan lebih banyak berada di zona abu-abu, tidak terlihat hitam maupun terlihat putih dari sebagian pihak. Kebanyakan akan memilih mencampurkan hitam dan putih keduanya agar tidak berada dalam satu sisi manapun. Tapi inilah saya sekarang, saya yang masih seorang mahasiswa FTSL 2011, yang baru saja belajar etika engineering, saya sampai saat ini masih yakin, Apabila saya dihadapkan dengan kondisi seperti itu saya akan mengedepankan kepentingan publik dan keselamatan orang lain dibanding dengan kepentingan saya sendiri. Jika sejak berstatus mahasiswa saya tidak yakin dengan komitmen ini, apalagi nanti jika saya sudah menajdi seorang engineer?

Sumber: 

- lapindo-brantas.co.id

- jawapos.co.id

- Rahmaswordblogspot.com

Sebagai suatu ilmu maka etika terdiri atas berbagai macam jenis dan ragamnya antara lain:

a.       Etika deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau ilustrasi tentang tingkah laku manusia ditinjau dari nilai baik/buruk serta hal-hal yang boleh dilakukan sesuai dengan norma etis yang dianut oleh masyarakat.

b.      Etika Normatif, yaitu membahas dan mengkaji ukuran baik buruk tindakan manusia, Etika normatif juga dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, sbb:

1)      Etika umum, yaitu membahas hal-hal yang berhubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil kebijakan berdasarkan teori-teori dan prinsip-prinsip moral.

2)      Etika khusus; yaitu terdiri dari Etika sosial, Etika individu dan Etika Terapan.

a)      Etika sosial menekankan tanggung jawab sosial dan hubungan antar sesama manusia dalam aktivitasnya.

b)      Etika individu lebih menekankan pada kewajiban-kewajiban manusia sebagai pribadi.

Dalam hal ini yang dijaga adalah image dad pihak luar atau masyarakat mencegah orang luar memandang rendah atau remeh suatu profesi. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak tanduk atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi di dunia luar. Dari segi ini kode etik juga disebut kode kehormatan.

b.      Untuk menjaga dan memelihara kesejahtraan para anggota

Yang dimaksud kesejahteraan ialah kesejahteraan material dan spiritual atau mental. Dalam hal kesejahteraan materil angota profesi kode etik umumnya menerapkan larangan-larangan bagi anggotanya untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan. Kode etik juga menciptakan peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pembahasan tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur para anggota profesi dalam interaksinya dengan sesama anggota profesi.

c.       Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

Dalam hal ini kode etik juga berisi tujuan pengabdian profesi tertentu, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian profesinya. Oleh karena itu kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

d.      Untuk meningkatkan mutu profesi

a.       Menjaga otonomi dari setiap individu khususnya Bidan dan Klien

b.      Menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yg merugikan/membahayakan orang lain.

c.       Menjaga privacy setiap individu.

d.      Mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya.

e.       Dengan etik kita mengatahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa alasannya.

f.       Mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak atau dalam menganalisis suatu masalah.

g.      Menghasilkan tindakan yg benar.

h.      Mendapatkan informasi tenfang hal yg sebenarnya.

i.        Memberikan petunjuk terhadap tingkah laku/perilaku manusia antara baik, buruk, benar atau salah sesuai dengan moral yg berlaku pada umumnya.

j.        Berhubungan dengans pengaturan hal-hal yg bersifat abstrak.

k.      Memfasilitasi proses pemecahan masalah etik serta mengatur hal-hal yang bersifat praktik.

l.        Mengatur tata cara pergaulan baik di dalam tata tertib masyarakat maupun tata cara di dalam organisasi profesi.

a.       Hak Pasien

Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien/klien, seperti:

1)      Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau instusi pelayanan kesehatan.

2)      Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.

3)      Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi.

4)      Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya.

5)      Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas dan bayinya yang baru dilahirkan.

6)      Pasien berhak mendapat pendampingan suami atau keluarga selama proses persalinan berlangsung.

7)      Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan seuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.

8)      Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat kritis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar.

9)      Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya, sepengatahuan dokter yang merawat.

10)  Pasien berhak meminta atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.

11)  Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi:

a)      Penyakit yang diderita

b)      Tindakan kebidanan yang akan dilakukanAlternatif terapi lainnya

c)      Prognosisnya

d)     Perkiraan biaya pengobatan

13)  Pasien berhak menyetujui/memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya.

14)  Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggungjawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.

15)  Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.

16)  Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.

17)  Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit.

18)  Pasien berhak menerima/menolak bimbingan moril maupun spiritual.

19)  Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus malpraktek.

b.      Kewajiban Pasien

1)      Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan.

2)      Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter, bidan, perawat yang merawatnya.

3)      Pasien atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan, dokter, bidan dan perawat.

4)      Pasien dan atau penangggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang selalu disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

c.       Hak Bidan

1)      Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

2)      Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat jenjang pelayanan kesehatan.

3)      Bidan berhak menolak keinginan pasien/klien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan kode etik profesi.

4)      Bidan berhak atas privasi dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh pasien, keluarga maupun profesi lain.

5)      Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan.

6)      Bidan berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai.

7)      Bidan berhak mendapat kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.

d.      Kewajiban Bidan

1)      Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara bidan tersebut dengan rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan tempat dia bekerja.

2)      Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak-hak pasien.

3)      Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien.

4)      Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk didampingi suami atau keluarga.

5)      Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

6)      Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien.

7)      Bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan dilakukan serta risiko yang mungkiri dapat timbul.

8)      Bidan wajib meminta persetujuan tertulis (informed consent) atas tindakan yang akan dilakukan.

9)      Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan.

10)  Bidan wajib mengikuti perkembangan IPTEK dan menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal atau non formal.